Sastria Danol Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIAN EXPRESS, BANTEN – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, mengkritik langkah pemerintah yang memberhentikan menteri lewat telepon karena dinilai mencederai etika birokrasi serta memicu kegaduhan, Selasa (15/9/2026).
Sorotan tajam dari kalangan akademisi ini muncul setelah adanya informasi bahwa proses pencopotan jabatan menteri kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara hanya melalui sambungan telepon saja. Walaupun pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif sepenuhnya dari Presiden, mekanisme penyampaian informasi dinilai tetap memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan.
“Secara etika birokrasi, memberhentikan seorang pejabat selevel menteri hanya melalui telepon terasa kurang pantas. Pola komunikasi seperti ini dapat menimbulkan kecemasan di antara para menteri lainnya serta memicu spekulasi liar di tengah masyarakat,” ujar Kunto Adi Wibowo.
Kunto menduga bahwa gaya komunikasi yang terkesan sangat mendadak serta dingin ini sengaja ditunjukkan untuk memperkuat citra ketegasan kepemimpinan pemerintah di mata publik luas. Dengan mengambil jarak dan menghindari interaksi tatap muka langsung saat melakukan perombakan kabinet, jajaran eksekutif seolah ingin memperlihatkan sikap tanpa kompromi atas kinerja para menterinya.
Namun, Kunto memberikan catatan kritis bahwa langkah komunikasi yang kurang taktis tersebut juga membawa risiko politik yang tidak sedikit bagi pemerintah. Pemberhentian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya ruang dialog yang memadai berisiko menimbulkan persepsi publik yang kurang baik.
Langkah tersebut berisiko dipersepsikan oleh masyarakat luas sebagai upaya pengalihan isu atau bahkan pembentukan kambing hitam atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Permasalahan nasional tersebut bisa berupa kondisi perekonomian yang sedang melambat atau dinamika pelik di sektor-sektor tertentu lainnya.
“Ketika seorang menteri diganti secara mendadak tanpa penjelasan publik yang komprehensif, muncul kesan bahwa kegagalan kebijakan sepenuhnya ditimpalkan kepada individu yang dicopot. Padahal, jalannya pemerintahan merupakan tanggung jawab kolektif,” kata Kunto Adi Wibowo.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan tata kelola komunikasi politik yang jauh lebih santun, profesional, dan menghargai satu sama lain. Proses perombakan kabinet atau reshuffle sebaiknya dilakukan lewat prosedur formal guna menghormati kontribusi pejabat terdahulu serta memberikan kepastian kerja di birokrasi.
