Sastria Danol Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIAN EXPRESS BANTEN – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 88 perwira tinggi dan menengah Korps Bhayangkara setelah dua hari dilantik, Sabtu (03/10/2026).
Kebijakan mutasi besar-besaran tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Sebanyak 70 personel menerima promosi atau pos baru, termasuk pergantian 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 kepala kepolisian daerah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa perombakan ini merupakan langkah penyegaran berkala di internal kepolisian. Langkah tersebut diambil guna menyelaraskan kinerja organisasi dengan kebutuhan pembinaan karier personel.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny Eddizon Isir.
Pergeseran jabatan ini memicu spekulasi publik mengenai potensi lahirnya kelompok pengaruh baru yang disebut “geng Banten”. Isu ini berkembang karena sejumlah perwira jebolan Polda Banten mendapat promosi ke posisi strategis di Mabes Polri dan wilayah.
Jenderal Suyudi sendiri tercatat pernah memimpin Polda Banten sejak 26 Juni 2024 hingga 5 Agustus 2025. Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 sebelum resmi dilantik menjadi Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Di antara nama yang mendapat promosi adalah Irjen Pol Hengki yang kini dipercaya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Sementara itu, jabatan Kapolda Banten kini diisi oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang sebelumnya bertugas sebagai Widyaiswara Sespim.
Posisi Kabareskrim Polri kini diisi oleh Irjen Pol Asep Safrudin yang menggantikan Komjen Syahardiantono. Selain itu, Kombes Didik Hariyanto ditunjuk menjadi Koordinator Staf Pribadi Pimpinan setelah sebelumnya mendampingi Suyudi di Banten dan BNN.
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menilai suksesi kepemimpinan ini sebagai sinyal awal penataan ulang di tubuh Polri. Namun, peneliti Citra Institute Efriza menilai pergantian ini bukanlah bentuk pembersihan faksi secara menyeluruh.
“Terlalu jauh disebut pembersihan total, karena Listyo dipindah menjadi Kepala KSP, tetap posisi strategis di Istana, bukan dibuang,” ujar Efriza (Peneliti Citra Institute).
Diskusi mengenai faksi ini menyerupai isu “geng Solo” yang sempat diembuskan Ketua Presidium IPW Neta S. Pane pada Desember 2019. Kala itu, penunjukan sejumlah perwira yang pernah bertugas di Surakarta dinilai memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Joko Widodo.
Saat isu tersebut merebak, Kepala KSP Moeldoko menegaskan bahwa penunjukan perwira sepenuhnya berbasis pemantauan bakat. Senada dengan itu, Irjen M. Iqbal yang menjabat Kadiv Humas saat itu menyatakan mutasi diputuskan melalui Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan.
“Penunjukan berbasis talent scouting, bukan political appointee,” kata Moeldoko (Kepala KSP) saat itu. “Mutasi lewat Wanjakti dan tidak ada parameter geng,” tegas M. Iqbal (Kadiv Humas) ketika itu.
Dari total 14 pejabat utama baru di Mabes Polri, hanya sekitar dua hingga tiga perwira yang memiliki tautan era kepemimpinan Suyudi di Banten. Perkembangan ke depan akan membuktikan apakah penataan ini berjalan murni berdasarkan prinsip meritokrasi institusi.
